Di masa awal pemerintahan Soeharto, sudah memperlihatkan tanda-tanda ketergantungannya terutama pada negara-negara adidaya seperti negara Amerika Serikat dan Jepang, sebagaimana disebutkan bahwa masa ini sebagai masa penyelamatan dimana periode sebelumnya masalah politik selalu menjadi fokus utama sehingga banyak rakyat kekurangan pangan, inflasi yang tidak bisa dikendalikan, dan alat-alat produksi yang mengalami kehancuran.
Soeharto pun mencanangkan, program-program yang berupaya membangun ekonomi dalam negeri ke arah yang lebih baik. Program rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi merupakan dasar kebijakannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Menyadari betapa pentingnya rehabilitasi ekonomi yang merupakan rangkaian proses menciptakan stabilitas politik. Oleh karena itu, diplomasi pembangunan yang dianut oleh Soeharto ialah membuka diri terhadap investasi barat, karena Soeharto menganggap bahwa tanpa bantuan asing, Indonesia tidak akan mampu bertahan.
Belanda, yang notabene-nya sebagai bekas penjajah Indonesia juga giat dalam mengorganisir negara-negara donor untuk Indonesia yang terbentuk dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967. Mereka adalah Australia, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan AS, Dimana AS dan Jepang merupakan negara-negara donor terbesar. Namun kedekatan Indonesia kepada negara-negara barat bukan semata-mata akan membentuk sebuah aliansi, karena Indonesia tetap dengan baik menjaga hubungan dengan negara-negara timur, ini menunjukan politik luar negeri Indonesia dengan karakteristik yang bebas-aktif tetap di jalani sesuai dengan kondisi internasional pada saat itu.
Namun adakalanya, Indonesia mengalami intervensi dari negara-ngara donor tersebut. Amerika contohnya, isu tahanan politik menjadi objek tekanan dari mereka. Isu-isu mengenai hak-hak manusia memang sedang gencar diperdebatkan di kancah internasional pada masa itu, dan seringkali bantuan ekonomi dikaitkan dengan perkembangan hak-hak asasi manusia. Negara-negara donor tersebut menghentikan bantuannya untuk mendesak Indonesia agar memperbaiki catatan hak asasi manusianya. Indonesia pun berupaya keras, menyelidiki tiap-tiap peristiwa yang menyalahi tentang hak asasi manusia dan memberi kejelasan pada negara-negara pendonor, namun hanya Belanda yang tidak menerima penjelasan itu. Pemerintah pun marah, karena melihat catatan sejarah Belanda merupakan negara penindas HAM pada masa penjajahan dan sekarang berbicara sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Oleh karena itu, Indonesia menuntut pembubaran IGGI dan menolak bantuan dari Belanda. Inetrvensi dalam bentuk isu-isu hak asasi manusia ternyata tidak sampai disitu, setelah peristiwa penembakan di Dili 1991, Indonesia dihadapkan masalah pengelolaan Timor Timur yang mana sedikit membuat clash dengan AS yang lalu diperparah dengan masalah pengelolaan buruh yang kurang diperhatikan.
Inilah yang ditakutkan pemerintah, kondisionalitas dari sebuah paket bantuan yang tidak akan ada ujungnya. Negara-negara donor tersebut tidak semata-mata negara baik yang begitu saja memberikan bantuan, mereka pun memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar